![]() |
hutan terbakar | riaubertuah.co |
Koalisi PSDA Riau ini terdiri dari jejaring LSM yang focus dalam Kajian Lingkungan Hidup. Jikalahari, Fitra Riau, Walhi Riau, Greenpeace, Riau Corruption Trial, Yayasan Elang, Yayasan Mitra Insani, WWF Riau dan Telapak BT Riau.
Wakil Koordinator Jikalahari Made Ali menyebutkan pemerintah pusat maupun daerah dinilai gagal mencegah kabut asap yang terjadi saban tahun. Menurut Made, penanganan yang selama ini dilakukan hanya sebatas pendekatan reaktif. Penanganan dilakukan jika ada kebakaran saja.
“Koalisi PSDA Riau mendorong Pemerintah untuk menyelesaikan Karhutla di Riau ini dengan menggunakan pendekatan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) sebelum dan seudah cuaca ekstrim melanda Riau,” ucap Alumnus Hukum Universitas Riau ituhadapan forum diskusi.
Pemerintah pusat maupun daerah, menurut Made selama ini hanya menangani kebakaran ketika menghadapi cuaca ekstrim. Terlebih pemerintah daerah tak punya anggaran sama sekali untuk mengatasi kabut asap ini.
“Dana operasional untuk mengatasi Karhutla itu ada 40 Miliyar dan dana itu sepenuhnya dari BNPB pusat. Dalam APBD itu tak pernah dianggarkan. Dana sebesar itupun hanya bisa dianggarkan untuk Karhutla Riau dengan menggunakan status Siaga Darurat seolah ini adalah bencana alam, padahal tidak,” tegas Made.
Tampaknya tidak ada langkah kongkrit dari Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk menuntaskan kabup asap di Riau, yang jelas – jelas akan membuat masyarakat semakin menderita dengan ditambah ekonomi yang lemah saat ini. riaubertuah.co
Editor : Rio